Kapuas Raih Rp107 Miliar dari Bank Dunia, Satu-Satunya Kabupaten di Kalteng Penerima LSDP
Kuala Kapuas, spiritnusantara.com – Kabupaten Kapuas mencatat prestasi di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang menerima program Local Service Delivery Project (LSDP) tahap pertama, dengan dukungan anggaran mencapai Rp107 miliar.
Program kerja sama pemerintah pusat dan Bank Dunia tersebut difokuskan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya pengelolaan persampahan di daerah.
Penyerahan program berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026), dalam rangkaian Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dukungan tersebut diterima Wakil Bupati Kapuas, Dodo, S.P., M.A., bersama Kepala DLHK Kapuas Tonun Irawati, Kepala BKAD Kapuas Marlina, dan Sekretaris Bappeda Kapuas.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mengatakan Program LSDP merupakan salah satu upaya untuk mendorong penguatan pengelolaan persampahan di kabupaten/kota.
Program tersebut diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggandeng Bank Dunia sebagai mitra pendukung.
“Program ini dihajatkan untuk melakukan pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten kota,” kata Rifqinizami.
Menurutnya, LSDP tidak sekadar menyediakan fasilitas persampahan. Lebih jauh, program ini dirancang untuk memperkuat sistem pelayanan publik sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
Rifqinizami menilai persoalan sampah dan kebersihan masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Pengelolaan persampahan yang baik dinilai berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sekaligus daya saing suatu daerah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan tidak hanya bergantung pada APBN. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional seperti Bank Dunia, dinilai dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin tidak hanya mengandalkan APBN. Banyak stakeholders yang bisa membantu Indonesia, salah satunya World Bank atau Bank Dunia,” ujarnya.
Pemkab Kapuas Siapkan Pengelolaan Terpadu
Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut positif kepercayaan pemerintah pusat tersebut. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Komisi II DPR RI, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bank Dunia.
Menurutnya, dukungan Rp107 miliar bukan sekadar anggaran pembangunan, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab besar bagi Pemkab Kapuas untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Ini kepercayaan besar bagi Kabupaten Kapuas. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung hingga Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang menerima Program LSDP tahap pertama,” ungkap Dodo.
Dodo menegaskan, Pemkab Kapuas akan memanfaatkan program tersebut secara optimal. Penguatan sarana dan prasarana persampahan akan dilakukan mulai dari tingkat masyarakat hingga sistem pengelolaan yang lebih terpadu.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Kapuas, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga sistem pelayanan dan keterlibatan masyarakat.
Sebagai penerima LSDP tahap pertama, Kabupaten Kapuas berpeluang mempercepat pembenahan pengelolaan persampahan sekaligus mendorong lingkungan yang lebih bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Vna)