Terima Visitasi KI Kalteng, Fairid Perkuat Komitmen Transparansi Pelayanan Publik
Palangka Raya, spiritnusantara.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pelayanan yang transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menerima visitasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penilaian keterbukaan informasi publik kabupaten/kota tahun 2026 di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (19/10/2026).
Fairid menyebut, visitasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Pemko Palangka Raya. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus upaya membangun kepercayaan publik.
Fairid berharap seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Palangka Raya mampu menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkannya, Pemko terus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana serta mengembangkan layanan informasi berbasis digital. Salah satunya melalui chatbot Tatau (Teman Tanya Urusan Warga) yang telah terintegrasi dengan situs resmi Pemko Palangka Raya (palangkaraya.go.id) dan portal PPID (ppid.palangkaraya.go.id).
Selain itu, Pemko juga mengembangkan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya terkait ancaman kebakaran dan kabut asap.
“Sistem tersebut mengintegrasikan informasi titik panas, kualitas udara, jarak pandang, hingga data kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk. Informasi ini disajikan melalui dasbor publik dan peta interaktif sehingga masyarakat dapat memantau kondisi terkini serta meningkatkan kewaspadaan,” jelas Fairid.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa penyediaan informasi yang responsif dan akurat merupakan bagian vital dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang mudah diakses dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga.
Fairid berharap visitasi tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan, kemauan mendengar, dan pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Vna)