Kuala Kapuas

Pemkab Kapuas dan BKKBN Sepakati Lima Langkah Strategis Percepatan PJPK 2026

Kuala Kapuas, spiritnusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam One on One Desk Meeting Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi PJPK Daerah Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan Nasional melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Kegiatan yang berlangsung pada 3–5 November 2026 tersebut diikuti Kabupaten Kapuas secara daring pada Rabu (4/11/2026), mulai pukul 08.10 WIB, bertempat di Ruang Rapat I Bapperida Kabupaten Kapuas.

Tim Kabupaten Kapuas dipimpin Sekretaris Bapperida, Lisa Maria, bersama Kepala Dinas P3APPKB dan perwakilan perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan tersebut, tim berdiskusi langsung dengan evaluator Kemendukbangga/BKKBN, Yusna Afrilda, S.Pd., M.Si., untuk membahas pelaksanaan dan capaian rencana aksi PJPK di Kabupaten Kapuas.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut difokuskan pada evaluasi kemajuan rencana aksi PJPK, identifikasi kendala, serta penyusunan langkah percepatan pembangunan kependudukan di Kabupaten Kapuas.

Evaluasi Capaian PJPK 2025

Hasil evaluasi menunjukkan, dari 30 indikator pembangunan kependudukan yang dipantau, sebanyak 11 indikator (36,7 persen) telah mencapai target, 15 indikator (50 persen) belum mencapai target, sementara 4 indikator (13,3 persen) belum memiliki data sehingga capaian belum dapat ditentukan.

Data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kapuas untuk memperkuat pelaksanaan program dan mendorong pencapaian target pembangunan kependudukan.

Sejumlah indikator menunjukkan hasil positif, antara lain proporsi kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Indeks Perlindungan Anak, serta persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan penguatan intervensi lintas sektor, antara lain angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun (ASFR), prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, serta akses rumah tangga terhadap hunian layak dan sanitasi aman.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas data, dan memastikan program pembangunan kependudukan berjalan secara lebih terarah.

Sepakati Lima Langkah Percepatan PJPK

Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Kapuas bersama evaluator Kemendukbangga/BKKBN menyepakati lima langkah tindak lanjut untuk mempercepat pelaksanaan PJPK.

Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi rencana aksi, penyusunan laporan akhir Tahun 2026, serta pelengkapan bukti dukung kegiatan berupa publikasi, laporan, notulensi, dan dokumentasi.

Selain itu, perangkat daerah diminta mengevaluasi rencana aksi yang belum terlaksana, mengidentifikasi kendala anggaran, serta menyesuaikan perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

Langkah kelima, Pemkab Kapuas akan memperkuat dukungan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan PJPK, mulai dari rapat teknis, rapat koordinasi, pertemuan tim pelaksana dan pengarah, hingga Sidang Tahunan PJPK. Bapperida akan mengupayakan dukungan tersebut melalui perencanaan dan penganggaran daerah serta koordinasi berkala dengan perangkat daerah terkait.

Seluruh kesepakatan dituangkan dalam dokumen resume hasil One on One Desk Meeting tertanggal 4 November 2026 yang ditandatangani evaluator Kemendukbangga/BKKBN dan Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas.

Perkuat Sinergi Lintas Perangkat Daerah

Evaluasi PJPK 2026 melibatkan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas, mulai dari Bapperida, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Bapenda, Bagian Kesra Setda, Dinas Sosial, hingga perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, infrastruktur, perumahan, serta perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Keterlibatan lintas perangkat daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah dan berkelanjutan.

Sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan kependudukan yang tidak hanya bertumpu pada satu instansi, tetapi membutuhkan keterpaduan program dan kebijakan.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Kapuas diharapkan semakin mempercepat pelaksanaan PJPK 2026 serta memperkuat pembangunan kependudukan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Vna)