Kemandirian Fiskal Jadi Sorotan Golkar dalam APBD Perubahan Bartim 2026
Tamiang Layang, spiritnusantara.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026). Pemandangan umum tersebut dibacakan Ketua Fraksi sekaligus juru bicara, Trisna Andrilawitni, S.Pd. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemkab Barito Timur atas penjelasan terkait rancangan perubahan APBD 2026 yang diajukan.
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dan memastikan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Fraksi Golkar mendorong Pemkab Barito Timur dan DPRD memperkuat sinergi serta lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Belanja daerah dinilai perlu difokuskan pada pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar turut menyoroti struktur perubahan APBD 2026. Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, total perubahan APBD mencapai Rp1.020.668.215.756,85, atau meningkat sebesar Rp26.492.843.823,96 atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tercatat sebesar Rp856.735.853.181, mengalami penurunan sebesar Rp103.820.061.730 atau 10,81 persen. Adapun pembiayaan netto untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp163.932.362.575,85, atau meningkat sebesar 387,61 persen.
Fraksi Golkar menilai penurunan dana transfer bukan hanya persoalan, tetapi juga momentum bagi Barito Timur untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah didorong meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan aset daerah dan evaluasi BUMD.
Namun, peningkatan PAD harus dilakukan secara bijak tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha. Langkah tersebut perlu diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Fraksi Golkar juga meminta belanja daerah difokuskan pada program dan proyek strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memang dibutuhkan secara mendesak.
Fraksi Golkar juga meminta setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal dilengkapi studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaat-biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur. Fraksi tersebut mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari proyek yang menghabiskan anggaran namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di akhir penyampaian, Fraksi Golkar menegaskan kesiapan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang konstruktif dalam pembangunan daerah.
Fraksi Golkar menyatakan siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Golkar juga menerima Raperda Perubahan APBD Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. (Vna)