PKB DPRD Bartim Dorong Optimalisasi PAD dan Efisiensi APBD Perubahan 2026
Tamiang Layang, spiritnusantara.com – Raperda Perubahan APBD Barito Timur Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari Fraksi PKB DPRD. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026), saat agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan kepala daerah.
Pemandangan umum Fraksi PKB disampaikan Ketua Fraksi PKB sekaligus juru bicara, Trikorianto, S.P., M.M.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang ditargetkan mencapai Rp4.113.497.950.
Fraksi PKB menyoroti target pendapatan daerah yang dinilai membutuhkan dukungan kinerja OPD terkait. Pemerintah daerah bersama TAPD diminta mengevaluasi potensi penerimaan secara realistis dan menyiapkan strategi konkret agar target dalam APBD Perubahan 2026 dapat tercapai.
Fraksi PKB juga mendesak rasionalisasi belanja dengan mengutamakan program yang produktif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Belanja operasional yang dinilai kurang efektif serta kegiatan yang bersifat seremonial diminta untuk dikurangi. Fraksi PKB juga menilai OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah pada APBD murni tidak semestinya mendapatkan tambahan anggaran, kecuali untuk OPD yang menunjukkan kinerja produktif dan memiliki kebutuhan yang jelas.
Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan sekadar menambah pagu anggaran.
Kesehatan, Infrastruktur hingga Jalan Pertanian
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan dan musim kemarau, termasuk ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dapat meningkat ketika terjadi kabut asap.
Fraksi PKB juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, peningkatan kualitas jalan wilayah, saluran irigasi serta akses jalan pertanian.
Fraksi PKB menilai pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah sehingga perlu menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026.
Fraksi juga meminta belanja modal dioptimalkan dan benar-benar direalisasikan. Minimnya pembangunan dinilai turut memengaruhi perputaran ekonomi, sehingga program yang telah dianggarkan harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Menghadapi potensi kemarau panjang, Fraksi PKB turut meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampaknya.
Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah mengantisipasi dampak kemarau panjang, seperti krisis air bersih, gagal panen, dan kebakaran lahan. Langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini melalui koordinasi antarperangkat daerah, masyarakat, dan pihak terkait.
Fraksi PKB berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 menghasilkan kebijakan yang tidak sekadar mengubah angka anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Barito Timur. Pemandangan umum tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Vna)