DPRD dan Pemkab Barito Timur Perkuat Sinergi, Matangkan Penyusunan APBD 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Tamiang Layang, spiritnusantara.com – Pemkab dan DPRD Kabupaten Barito Timur mulai mematangkan arah kebijakan anggaran 2027 melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan APBD 2027 lebih fokus pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan APBD 2027 yang digelar pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada.

Mengutip Diskominfosantik Barito Timur, kegiatan dibuka Jumat (6/11/2026) oleh Bupati M. Yamin, didampingi Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.

Bupati Barito Timur M. Yamin meminta penyusunan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menekankan setiap alokasi belanja daerah harus memiliki sasaran jelas, memberikan nilai tambah, serta mendukung prioritas pembangunan. Untuk itu, perencanaan anggaran perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yamin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga RAPBD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD dan Musrenbang, tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.

Agar anggaran tepat sasaran, belanja daerah perlu difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembahasan Bimtek juga mencakup penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah. Materi ini disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., Tim Ahli Kemendagri, termasuk pembahasan sinkronisasi RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sementara itu, Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, mengulas peran pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD berjalan sesuai ketentuan.

Pembahasan Bimtek juga mencakup kebijakan terbaru penyusunan APBD 2027. Materi tersebut dipaparkan Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.

Bimtek ini digelar melalui kolaborasi Sekretariat DPRD dan Pemkab Barito Timur bersama Universitas Respati Indonesia (URINDO), atas rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

Kegiatan diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, TAPD hingga kepala perangkat daerah terkait.

Sinergi DPRD dan Pemkab Barito Timur menjadi langkah penting untuk memastikan APBD 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melalui perencanaan yang terarah, partisipatif, dan akuntabel, anggaran daerah diharapkan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur. (Vna)