Tingkatkan Edukasi Publik tentang Peran DPD RI, SMSI Kalteng dan Bidan Sean Bangun Kolaborasi Strategis

Palangka Raya, spiritnusantara.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga negara sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, berkualitas, dan mencerdaskan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Hj. Siti Aseanti, S.ST., M.Keb., yang lebih dikenal dengan sapaan Bidan Sean, di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (5/8/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi dalam meningkatkan literasi publik, khususnya terkait tugas, fungsi, dan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua SMSI Kalimantan Tengah Akhiruddin, didampingi Sekretaris Aris Kurnia Hikmawan, Bendahara Bridel B. Usin, Dewan Penasehat H. Noor Ivansyah, Ketua Pokja Palangka Raya Irwansyah, Seksi Hubungan Antar Lembaga Nanda Achmad Hermawan, Seksi Pendidikan dan Pelatihan Edwandani, Seksi Ketahanan Pangan Eri Purwanto, serta Seksi Siber dan Pengembangan Usaha Digital Liyando Hermawan Hasibuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bidan Sean menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi DPD RI adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh peran DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

“Di lapangan saya masih sering menjumpai masyarakat yang bertanya, apa sebenarnya tugas DPD RI, apa kewenangannya, bahkan masih banyak yang menyamakan DPD RI dengan DPR RI. Ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai sistem ketatanegaraan kita masih perlu terus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan dan siapa yang membawa kepentingan daerah itu di tingkat nasional,” ujar Bidan Sean.

Ia menjelaskan, selama ini berbagai kegiatan, hasil kerja, maupun perjuangan yang dilakukan anggota DPD RI belum seluruhnya diketahui masyarakat. Bukan karena minimnya aktivitas, tetapi karena informasi yang sampai kepada publik belum berjalan secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Bidan Sean menegaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi anggota DPD RI adalah memastikan masyarakat mengetahui berbagai tugas dan kinerja yang telah dilakukan.

“Setiap hari kami menjalankan tugas menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR, hingga memperjuangkan berbagai kepentingan Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Namun, apabila informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, tentu publik tidak mengetahui apa yang telah dan sedang kami kerjakan. Di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan media,” ujarnya.

Menurut Bidan Sean, media merupakan mitra strategis dalam menjembatani komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat. Karena itu, ia memandang kolaborasi dengan SMSI Kalimantan Tengah sebagai langkah yang tepat mengingat organisasi tersebut menaungi perusahaan-perusahaan media siber yang memiliki jaringan luas hingga ke kabupaten dan kota.

“Saya melihat SMSI Kalimantan Tengah memiliki keunggulan berupa jaringan perusahaan media yang tersebar di berbagai daerah. Ini menjadi modal yang sangat baik untuk memperkuat komunikasi publik. Saya optimistis kolaborasi ini akan membuat penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat, lebih luas jangkauannya, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional,” katanya.

Ia berharap sinergi yang terjalin tidak hanya memperluas akses informasi masyarakat mengenai tugas dan fungsi DPD RI, tetapi juga mendorong terbangunnya komunikasi publik yang lebih terbuka, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bidan Sean menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak semata-mata bertujuan mempublikasikan kegiatan anggota DPD RI. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah membangun pemahaman masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan dan peran lembaga negara dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Saya tidak ingin masyarakat hanya mengetahui bahwa kami datang ke suatu daerah atau menghadiri sebuah kegiatan. Yang lebih penting adalah masyarakat memahami mengapa kami hadir, apa yang sedang diperjuangkan, bagaimana proses memperjuangkan aspirasi daerah, dan apa manfaatnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Jika pemahaman itu tumbuh, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara juga akan semakin baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Kalimantan Tengah Akhiruddin menegaskan bahwa SMSI pada prinsipnya selalu terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan selama bertujuan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan informasi. Media juga memiliki fungsi edukasi, kontrol sosial, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Ketua SMSI Kalimantan Tengah Akhiruddin menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi yang bertanggung jawab menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“SMSI memandang media sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, kami terus mendorong perusahaan media yang tergabung dalam SMSI untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang. Kolaborasi yang kami bangun bukan semata-mata untuk kepentingan publikasi, tetapi bagaimana media dapat memberikan nilai tambah melalui informasi yang mendidik, memperluas wawasan masyarakat, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan,” ujar Akhiruddin.

Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan masif. Di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar berupa meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, hingga informasi yang tidak berimbang.

Karena itu, Akhiruddin menilai kolaborasi antara media dan lembaga negara menjadi semakin penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan independensi serta etika jurnalistik.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, media yang profesional memiliki tanggung jawab untuk menjadi rujukan masyarakat. Kami ingin SMSI menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang. Dengan cara itu, media dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memperkuat kualitas demokrasi,” tegasnya.

Akhiruddin menambahkan bahwa kolaborasi antara SMSI dan DPD RI memiliki ruang yang sangat luas untuk dikembangkan. Tidak hanya melalui publikasi kegiatan, tetapi juga melalui program-program edukasi yang mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai kebijakan publik, sistem ketatanegaraan, serta berbagai isu pembangunan daerah.

“Ketika masyarakat memahami bagaimana sebuah kebijakan dibentuk, bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan, dan apa peran setiap lembaga negara, maka partisipasi publik juga akan semakin baik. Karena itu kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, SMSI Kalimantan Tengah dan Bidan Sean juga membahas sejumlah peluang kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan. Salah satunya adalah pemanfaatan jaringan perusahaan media anggota SMSI untuk memperkuat penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPD RI serta berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

Kedua pihak berharap sinergi tersebut dapat membangun komunikasi publik yang lebih efektif antara lembaga negara dan masyarakat. Selain meningkatkan literasi masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan, kolaborasi ini juga diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan daerah. (Vna)