Pemkot Palangka Raya Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Karhutla

Palangka Raya, siritnusantara.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar konferensi pers terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan penggunaan anggaran tersebut telah ditinjau oleh Inspektorat untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Budi mengatakan, keterbukaan penggunaan anggaran memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Warga juga diimbau melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan melaporkan jika ditemukan hal yang tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Palangka Raya telah mengalokasikan anggaran penanganan karhutla melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum perubahan anggaran, yang kemudian diperkuat dengan dukungan dana Bantuan Presiden dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut memiliki pedoman khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

“Terdapat delapan item peruntukan yang menjadi pedoman dalam penggunaan dana tersebut, sehingga anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutla dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan di luar peruntukannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Dody Irawan, menyatakan bahwa pelaksanaan konferensi pers ini merupakan bagian dari penerapan asas keterbukaan informasi publik.

Menurut Dody, penyampaian informasi secara terbuka sangat penting agar masyarakat mengetahui secara jelas kebijakan, alokasi, serta penggunaan anggaran penanganan karhutla yang disiapkan pemerintah.

Ia berharap insan pers turut menyampaikan informasi hasil konferensi pers secara utuh dan berimbang agar masyarakat memahami penggunaan anggaran penanganan karhutla.

“Peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi sekaligus mendorong transparansi dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran,” pungkas Dody. (Vna)