Pemkab Kapuas Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan 2026, Perkuat Peran TKSK dan PSM
Kuala Kapuas, spiritnusantara.com – Pemkab Kapuas melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sekaligus mengevaluasi penyaluran Bantuan Pangan Nasional Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Raudah Kuala Kapuas, Kamis (22/10/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang KSDM, Budi Kurniawan, Kepala Dinas Sosial Karolinae beserta jajaran, PPPK Kementerian Sosial, serta para TKSK dan PSM.
Dalam sambutannya, Budi Kurniawan menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin merupakan salah satu prioritas nasional. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan kepada fakir miskin agar dapat memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan sosial, termasuk penanganan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial, merupakan salah satu sasaran dalam visi dan misi Kapuas Bersinar, yakni Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius.
Budi Kurniawan menegaskan bahwa PPPK Kementerian Sosial, TKSK, dan PSM berperan penting dalam mendukung pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Ia juga mengapresiasi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dan seluruh pihak terkait atas kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada periode 2025–2026, Kapuas disebut menjadi kabupaten paling aktif di Kalimantan Tengah dalam pemutakhiran data tersebut, yang berperan penting agar program kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas turut memberikan apresiasi kepada Perum Bulog atas komitmen dan perannya dalam mendukung pelaksanaan program bantuan pangan nasional bagi masyarakat.
Budi menegaskan bahwa sinergi antara Perum Bulog, Dinas Sosial, TKSK, PSM, serta pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan nasional di Kabupaten Kapuas Tahun 2026.
Melalui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi ini, ia berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing serta semakin profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Evaluasi juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial maupun bantuan pangan.
Budi Kurniawan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat koordinasi, mempercepat verifikasi data kesejahteraan sosial, serta mengevaluasi pelaksanaan program.
Melalui koordinasi dan pemutakhiran data berkelanjutan, Pemkab Kapuas berharap pelayanan sosial dan penyaluran bantuan pangan nasional semakin transparan, optimal, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (Vna)